PENAPANIAI.COM. AWEIDA, PAPUA — 19 Oktober 2026. Rakyat Distrik Aweida menyatakan penolakan terhadap masuknya TNI nonorganik ke wilayah mereka. Dalam penyampaian aspirasi tersebut, persoalan hak atas tanah dan izin masuk ke wilayah masyarakat menjadi perhatian utama.
Kepala Suku Distrik Aweida, Marius Yogi, menegaskan bahwa menurutnya tidak ada tanah kosong di wilayah adat Aweida. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya menghormati hak masyarakat adat atas tanah yang mereka miliki dan kuasai secara turun-temurun.
Menurut pandangan masyarakat adat, tanah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian penting dari identitas, kehidupan, dan masa depan generasi penerus. Karena itu, setiap rencana penggunaan atau pemanfaatan tanah di wilayah tersebut perlu memperhatikan hak-hak masyarakat adat serta melibatkan pihak yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Camat Distrik Aweida, Melianus Kadepa, mengungkapkan bahwa masuknya warga dari luar wilayah tanpa surat izin dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat setempat. Ia menyoroti pentingnya prosedur perizinan dan komunikasi yang jelas agar aktivitas pihak luar tidak mengganggu kehidupan warga.
Penolakan rakyat Aweida terhadap masuknya TNI nonorganik perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak terkait. Dialog terbuka, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta kejelasan mengenai status tanah dan prosedur masuk ke wilayah tersebut menjadi hal penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga situasi tetap kondusif.
Masyarakat berharap agar setiap keputusan yang menyangkut wilayah Distrik Aweida tidak mengabaikan aspirasi warga setempat. Semua pihak diharapkan mengutamakan komunikasi, menghormati hak-hak masyarakat, dan mencari penyelesaian secara damai.
Suara rakyat Aweida perlu didengar. Tanah adat harus dihormati, hak masyarakat perlu dilindungi, dan setiap persoalan harus diselesaikan melalui dialog.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi yang diberikan. Pernyataan langsung dari kedua narasumber, kronologi kejadian, serta tanggapan pihak TNI dan pemerintah terkait belum diverifikasi secara independen. Konfirmasikan kutipan dan fakta sebelum berita dipublikasikan.
Report: MMM
