 |
Masyarakat asli daerah suku me topo Nabire (photo: Benny P.) |
pena paniai. "Nabire bukan tanah kosong dan bukan tanah tanpa penghuni warisan. Nabire adalah tanah adat milik warisan suku asli yang telah menjadi telah menjadi sebuah kabupaten di propinsi Papua yang pemerintah indonesia duduki. Nabire juga adalah posisi pintu masuk menuju beberapa kabupaten di wilayah adat suku Mepago. Namun, nabire juga telah menjadi kota yang mempunyai penduduk multi suku, etnis di indonesia, sehingga telah muncul dan selalu muncul multi masalah yang tidak menguntungkan bagi suku asli. Orang asli nabire selalu dipinggirkan, tanah adat dan lingkungan mereka selalu dirusakan oleh para migran dan para perusahan yang diijinkan oleh pemerintah dan negara indonesia. Saat ini, lingkungan alami di nabire dirusakkan oleh perusahan kelapa sawit dan perusahan penambangan emas Serta perusahan kayu, oleh itu sehingga masyarakat adat nabire meminta mengharapkan bupati Nabire Yang Baru Perlu Perhatikan persoalan-persoalan perusak lingkungan yang alami itu. Mereka mengharapkan perusahan semua harus ditutup. Terkait dengan itu PageosNet sebagai organisasi Nirlaba yang berdiri secara inisiatif tetap akan memantau, mendata & meneliti serta advokasi terus demi mempertahankan lingkungan hidup yang alami dan bersih demi masa depan berdasarkan prinsip "bertindak lokal demi kehidupan yang bersih secara global di planet kita".
Masyarakat asli daerah suku me topo Nabire (photo: Benny P.)
Masyarakat asli Nabire melalui PageosNet mengharapkan, Siapapun Bupati Nabire yang akan terpilih, tutup semua perusahaan yang akan rusak lingkungan kulit bumi di wilayah adat Saireri dan Mepago. Kita tidak bisa mengharapkan pemerintah punya program 1 orang wajib tanam 1 pohon. Kami mengharapkan jagalah pohon alami yang masih ada. Kita jangan mengharapkan konsep reboisasi dan rekonsiliasi. Diharapkan tutuplah semua perusahan yang lagi operasi di wilayah Nabire, terutama perusahan kelapa sawit itu.
Masyarakat asli hanya kena debu, ketika perusahan kayu mengangkut kayu-kayu (photo: Benny P.).
Pemimpin baru di Nabire harus belajar dan boleh meniru dari Bupati Sorong yang sudah tutup beberapa perusahaan yang jelas-jelas perusak lingkungan itu. Konsep lestari dan program penanaman pohon terjadi karena kita merasa setelah lingkungan hidup kita rusak bahkan setelah ditebang habis hutan. Seharusnya sebelum terjadi konsep-konsep mitigasi itu perlu dipertahankan lingkungan hutan alami yang telah mempunyai multi fungsi dalam kehidupan di planet kita. Oleh Karena itu bupati nabire yang baru harus ditutup perusahan-perusahan tersebut.
Berikut ini adalah ungkapan masyarakat adat nabire :
𝐾𝑜𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑑𝑢𝑙𝑖 𝐾𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑤𝑖𝑡 𝑑𝑖 𝑁𝑎𝑏𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑛𝑡𝑢𝑡 𝐵𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖 𝑁𝑎𝑏𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑧𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑏𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑇 𝑁𝑎𝑏𝑖𝑟𝑒 𝐵𝑎𝑟𝑢. 𝑀𝑒𝑟𝑒𝑘𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑎 𝑖𝑘𝑢𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡oh 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖 𝑀𝑖𝑚𝑖𝑘𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑙𝑢 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑘𝑎 𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑧𝑖𝑛 𝑃𝑇 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎 𝐴𝑔𝑟𝑜 𝐿𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖 (𝑃𝐴𝐿). 𝑆𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑇 𝑁𝑎𝑏𝑖𝑟𝑒 𝐵𝑎𝑟𝑢, 𝑃𝑇 𝑃𝐴𝐿 𝑠𝑢𝑑𝑎h 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎 𝑡𝑎hun 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑑𝑎h 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑛 hektar 𝑛𝑎𝑚𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑛g𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑎𝑑𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑖𝑡𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎.
Di sini bukan soal menguntungkan atau merugikan masyarakat setempat, tetapi wilayah Papua tengah ini wilayah yang sungguh sangat sensitif bagi bumi. Mulai dari ujung timur Pegunungan Bintang sampai dengan Kabupaten Wondama perlu dijaga super ketat.
Hutan sepanjang ini mesti diserahkan kepada masyarakat adat agar mereka sendiri bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelolahnya.
Pelapor :
𝐸𝑛𝑔𝑒𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑠 𝑃𝑟 𝐷𝑒𝑔𝑒𝑦 (𝑚𝑒𝑤𝑎𝑘𝑖𝑙𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑝𝑢𝑎). 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑚𝑢 8 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 𝐸𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑛 1 𝑙𝑎ha𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑢𝑟 𝑁𝑒𝑟𝑎𝑘𝑎 dan sekaligus sebagai putra daerah wilayah kawasan hutan hujan tropis yang perbatasan tanah adatnya dengan wilayah Nabire pesisir.
